Uupa 5 tahun 1960 pdf

Sejarah hukum agraria Undang Undang Pokok Agraria (UUPA)

that this National Agrarian law shall be an implementation of the Presidential Decree of. July 5th, 1959, of the provision in Article 33 of the Constitution, and of the 

1 Jul 2019 Maka dari itulah pemerintah membuat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang 

UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau disebut dengan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Peraturan-peraturan pelaksanaan UUPA; Peraturan-peraturan bukan pelaksana UUPA yang dikeluarkan sesudah tanggal 24 September 1960 … Sejarah hukum agraria Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Salah satu hasil karya anak bangsa terbaik, paling monumental, sekaligus revolusioner, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan Undang-Undang yang pertama kalinya memperkenalkan konsep Hak Menguasai Negara. HAK-HAK ATAS TANAH MENURUT UUPA DAN PP. NO.40/1996 Jangka waktu HGU.HGU mempunyai jangka waktu untuk pertama kalinya paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun (Pasal 29 UUPA). Sedang menurut Pasal 8 PP No. 40/1996 mengatur jangka waktu HGU untuk pertama kalinya 35 tahun, diperpanjang paling lama 25 tahun dan dapat diperbaharui paling lama 35 tahun.

Awal istilah TANAH yang ada pada UUPA (Undang – Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasanya disebut Undang-Undang Pokok agraria atau UUPA) sama dengan PERMUKAAN BUMI atau sama artinya dengan tanah yang dimaksud dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya yaitu “tanah airku” bukan “lahan airku”. KONSEP KOMUNAL RELIGIUS SEBAGAI BAHAN UTAMA … Undang-undang Nomor 5 Tahun pertanahan di Indonesia yaitu sebagai 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- salah satu upaya mewujudkan unifikasi Pokok Agraria yang lebih dikenal hukum dalam bidang pertanahan, dengan UUPA dan telah … HAK ATAS TANAH UUPA NO 5 TAHUN 1960 - YouTube Apr 08, 2019 · Ciri khas dari hak atas tanah adalah seseorang yang mempunyai hak atas tanah berwenang untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah yang menjadi haknya. Berikut detail penjelasannya.

di undangkannya UUPA, yaitu tanggal 24 september 1960. 2. Hukum Agraria Nasional Hukum agraria ini berlaku setelah di tanah dengan Hak Erfpacht selama tidak lebih dari 75 tahun. 5. Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah … MENTERI AGRARIA PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR … (2) (Tambahan Peraturan Menteri Agraria No. 5 tahun 1960): Pencatatan konversi hak-hak eigendom yang aktanya pada tanggal 24 September 1960 belum diganti menurut Ordonnantie Noodvoorzieningen (S 1948 No. 54) menjadi hak milik atau hak guna-bangunan ditangguhkan sampai ada ketentuan lebih lanjut dari Menteri Agraria. Hak UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria Mar 15, 2010 · UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Dasar Agraria 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK Pasal 1 (1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu …

download buku hukum agraria pdf | SeputarIlmu.Com

Nov 18, 2011 · hak atas tanah yang diatur oleh uupa no. 5 tahun 1960 Dengan Berlakunya UUPA tanggal 24 september 1960 maka terjadilah kesatuan hukum dalam arti kesatuan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam pasal 16 UUPA (UNIFIKASI), dimana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 yaitu Hak yang bersifat tetap, Hak yang bersifat sementara, dan Hak yang diatur kemudian. UU_NO_5_1960_UUPA - Undang Undang No 5 Tahun 1960 … UU_NO_5_1960_UUPA - Undang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Oleh Nomor Tanggal Sumber PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5 Resume Mata Kuliah Hukum Agraria (Pertanahan) - Lawyer Administrasi Pertanahan menurut UUPA (UU No. 5 tahun 1960). Untuk mengakhiri politik, tujuan,asas-asas hukum agraria jajahan, maka dibentu hukum tanah nasionalyang berdasar hukum adat tentang tanah dengan memberikan wewenang hak menguasai negara atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Hak Menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:


Undang Undang No. 5 Tahun 1967 Tentang : Ketentuan ...